Berita Foto: Diskusi Publik di KAHMI Center
Kamis, 15 November 2018 - 11:21:41 WIB | dilihat: 124 pengunjung

DR Ir Herman Khaeron M.Si (Presidium Nasional KAHMI) : 

PENGUSAHA TAMBANG BUTUH KEPASTIAN HUKUM

2/3 wilayah RI Laut / Maritim dilola Pengusaha Pertambangan, tapi dominan melola daratan.

Overlap sektor Perkebunan dan Pertambangan yang saling berikan Haq Guna Bangunan, usai pakai tanah,  mewariskan kubangan hutan botak dibawah permukaan laut,
apalagi Pertambangan belom Komperhensif prospek kecuali rebutan Quota Expor, baru sebatas Lingkungan dan Jual Tanah Mineral, sehingga deritakan lingkungan kehidupan pribumi yang dasolen berhaq dapatkan kemakmuran / manfaat sebanyaknya dari Pemerintah.

Demikian Sambutan Key Note Speaker Dr Ir Herman Khaeron M Si (Waka Komisi 2 DPR RI) Pada Diskusi Publik "Masa Depan Industri Hilirisasi Mineral di Indonesya " dengan Moderator Bisman Bahtiar dan Panelis Andre Firmanto  (Kementrian ESDM), Ayi Paryama (PT Vale Indonesya), Nico Kanter (Asosiasi Pengusaha Boxit & Biji Besi Indonesya)
di KAHMI (Korps Alumni HMI) Center yang dikoordinir Dr Ismed Djafar, jalan Turi 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 14 Nov 2018.

Herman mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, melanjutkan, Hamdalah urusan saya selama ini beres, Namun Bagaimana hasil Hijrah Direktur BUMN ke Swasta, dalam menghadapi Korporat, harus Komitmen apalagi bila didukung Perpu.
Sadari Migas dan Minerba qua sumber daya alam yang tak diperbauri, maka Jihad Pasal 23 ayat 2 dan 3 janganlah Naker Pribumi diganti dengan RRC.

Karna untuk jangka panjang misal 30 tahun, maka Pemerintah harus siapkan Tanah bagi Pengusaha Tambang  untuk bangun smelter, karna terkait menentukan Harga standar Internasional.

DPR jangan ganggu dengan Panjang, bila Pengusaha telah bersepakat bersama Masyarakat dan  Pemerintah. 

Pinjam pemakaian Kawasan kepada Negara ibarat Pinjam motor dikembalikan dengan Knalpot.

Kuliner Diskusi Bulanan KAHMI Nasional akhir ini,  juga terpengaruh $. * Mahdi